Cinde, Kapitalisme, dan Kutukan Penghancuran Cagar Budaya

Oleh : Ahmad Subhan

Menyoal Pasar Cinde tak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya.

Lihatlah sekeliling Cinde yang mulai dikepung pencakar langit. Lihatlah tiang-tiang beton raksasa penopang liukan jalur kereta di atas kepala. Lihatlah pertumbuhan mal-mal dan hotel-hotel yang menjulang. Itulah simbol-simbol kemajuan dalam kepala kepala daerah yang bermimpi  bahwa masa gemilang pembangunan Palembang adalah pada masa kekuasaannya.

Beriringan dengan derap perubahan tersebut, seperti kerupuk di atas air, kota ini kian mengembang; menciptakan pemukiman-pemukiman baru di atas tanah-tanah talang. Di kawasan-kawasan pinggiran itupun berdiri mal-mal baru seperti satelit-satelit yang mengitari titik gravitasi perputaran uang di pusat kota. Dan dari pinggiran itulah, maupun sebaliknya, mengalir berdesak-desakan mobil dan motor yang menyemprotkan racun ke udara. Saban pagi dan sore, apalagi sehabis hujan, pemandangan dari atas jalanan (tengah maupun pinggiran) kota ini nampak seperti aliran lamban tumpukan sampah sepanjang sungai.

Seperti Jakarta. Ya, menjadi seperti Jakarta. Seperti Ibu Kota yang sejak puluhan tahun lalu dianggap lebih kejam dari pada ibu tiri (yang kejam tentu saja). Menjadi seperti kota yang dalam lagu-lagu Iwan Fals digambarkan berwajah tak ramah, berisi orang-orang yang enggan memberi senyum, yang serakah hingga perlu menggusur hingga ke ujung-ujung aspalnya, yang ingin terus berlari namun lupa luka di kaki, yang kontras antara si kaya yang bertambah gila dengan harta kekayaannya dengan si miskin dengan luka yang makin menganga, yang kebakaran di musim kemarau dan banjir saat penghujan, dan yang akhirnya Iwan Fals anggap sudah habis. Ya, “Jakarta Sudah Habis,” kata Iwan Fals.

Palembang sedang melaju kencang dalam sirkuit spiral tak berujung. Seperti dalam tong setan, pengendara harus terus melaju dan melaju atau terjatuh. Tak hanya bersama kota-kota besar di Indonesia, namun juga kota-kota lain di dunia (khususnya Asia) seperti: Karachi, Bombay, Hochiminh City, Seoul, Delhi, dll. Palembang pun berangan-angan menjadi Kota Kelas Dunia. Seperti Shanghai. Seperti Dubai. Pada satu sisi, setiap kota ingin tampil unik, tetapi yang terjadi justru penyeragaman. Kota-kota besar di dunia berpacu membangun pencakar langit, jalur cepat (expressway), terowongan (underpass), jalan layang (flyover), pemukiman mewah berlabel apartemen dan kondominium, mal-mal; serta ingin menjadi lokasi perhelatan olahraga bertaraf internasional.

Begitulah model laju pembangunan kota-kota di dunia belakangan ini. Dengan para penguasa politiknya yang menjadi penganut aliran kepercayaan kepada tuan-tuan pemilik modal. Kepada tuan-tuan kapitalis itu penguasa kota/kabupaten/provinsi menyerahkan tanah-tanah untuk dikelola menjadi ladang uang mereka. Tak peduli apakah itu tanah sengketa, tanah rakyat, tanah adat, maupun tanah keramat yang dapat dikutuk hilang ingatan akan identitas sejarah-budaya jika bersikeras memperjualbelikan serta merusaknya. 

Dalam konteks itulah Pasar Cinde seolah-olah jadi kerikil dalam sepatu kepala daerah dan kongsi korporasinya yang ingin meruntuhkan bangunan cagar budaya ini, untuk mendirikan gedung belasan lantai yang terdiri dari kompleks perbelanjaan serta pemukiman modern sesuai selera kelas menengah (ngehek). Padahal selama lebih dari setengah abad Pasar Cinde telah menjadi ruang interaksi sosial-budaya-ekonomi masyarakat banyak. Fondasi beserta pilar-pilar cendawan yang menaungi kehidupan masyarakat banyak itu (hendak) dibongkar dan diruntuhkan oleh persekutuan (jahat) kapitalis-birokrat.

Bukan karena semata-mata Pasar Cinde tak nyaman di mata kepala daerah dan pemilik modal, atau tak wangi serta tak sejuk di kulit orang-orang kelas menengah ngehek. Juga karena fondasi-pilar-pilar-cendawan-atap Pasar Cinde yang bersenyawa dengan kehidupan masyarakat banyak itu sudah menjadi cagar budaya sekaligus cagar ekonomi. Bagi sistem ekonomi kapitalisme yang menggurita dan hendak menyedot keuntungan sebesar-besarnya, lewat tentakel berupa jembatan layang yang terhubung dengan jalur Light Rapit Transit (LRT), status Cinde sebagai cagar budaya dan ekonomi milik masyarakat banyak adalah cagar penghalang. Cinde adalah batu sandungan dalam jalur perputaran dan pelipatgandaan modal.

Jejak-jejak Penghancuran

Seolah kutukan, Palembang berkali-kali kehilangan tonggak-tonggak sejarah-budayanya. Kota tua ini ibarat lansia yang pikun akan jatidirinya. Riwayat panjang Palembang memuat jejak-jejak penghancuran dan penimbunan identitas sejarah-budayanya.

Palembang tak menyisakan bangunan utuh maupun puing-puing di atas permukaan tanah sebagai bukti peninggalan Sriwijaya. Tiang-tiang kayu yang diduga berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya di Palembang pada tahun 800an Masehi tertimbun dalam kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah tempat berdiri bangunan kolonial Belanda yang sekarang berfungsi sebagai Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Penemuan arca Buddha dan struktur bangunan bata merah yang diduga berupa vihara dari era Sriwijaya di Bukit Siguntang menunjukkan bahwa situs bersejarah di kota ini terkubur. Alhasil, Siguntang lebih dikenal sebagai lokasi kuburan ketimbang apa yang sebenarnya terkubur di bawah permukaan dataran tertinggi kota ini. 

Jejak penghancuran tonggak sejarah-budaya berikutnya ialah pembumihangusan Kuto Gawang oleh kekuatan militer pendukung sistem ekonomi yang serakah pada era kolonialisme. Ya, Kongsi Dagang Hindia Timur alias VOC alias Kompeni adalah korporasi yang menjalankan bisnis lintas benua lewat penaklukan dan monopoli perdagangan hasil bumi Nusantara. Lantaran mengalami hambatan untuk memonopoli lada dari perkebunan di kawasan Kerajaan Palembang, VOC membombardir Keraton Kuto Gawang hingga rata dengan tanah pada tahun 1659.  

Dalam rentang satu dekade (1811-1821), Inggris dan Belanda silih-berganti menggempur Palembang demi monopoli timah dan lada. Demi penumpukan kekayaan para penyokong sistem kapitalisme di dua negara tersebut yang tergabung dalam Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan East India Company (EIC). Setelah berkali-kali bertempur dan berpindah-pindah lokasi keraton, dari Kuto Gawang hingga Kuto Besak, akhirnya monarki Palembang runtuh pada tahun 1823. Keraton terakhir Kesultanan Palembang, Keraton Kuto Besak berubah jadi benteng militer pemerintah kolonial Belanda. Hingga hari ini kita saksikan Keraton Kuto Besak masih diduduki pihak militer. 

Penaklukan Palembang berlanjut dengan penguburan karakter Palembang sebagai kota air. Pemerintah kolonial Belanda menimbun anak-anak Sungai Musi untuk menciptakan daratan baru. Maka lenyaplah lanskap kota Palembang yang dahulu terdiri dari puluhan pulau berbatas anak-anak Sungai Musi. Kawasan Keraton Kuto Besak atau Benteng Kuto Besak (BKB) merupakan salah satu pulau itu, karena keraton ini berdiri di atas daratan yang (dahulu) dikelilingi anak-anak sungai. Di masa lalu ada belasan pulau semacam itu di kota ini. Lantaran itulah Palembang mendapat julukan “Venesia dari Timur”. Identitas itu tenggelam bersama anak-anak sungai yang berganti jadi jejalan daratan.

Palembang merupakan muara hasil bumi dari berbagai kawasan di sekitarnya. Hasil perkebunan yang menguntungkan pemerintah kolonial secara besar-besaran ialah karet dari kawasan Uluan Palembang. Karet Palembang jadi komoditas pasar dunia lewat jalur ekspor untuk mendukung industri mobil Ford di Amerika Serikat pada dekade 1920an. Karet-karet itu kembali ke Palembang dalam rupa ban-ban mobil yang menggelinding di atas timbunan anak-anak Sungai Musi.

Pada era “Bom Karet” hingga dekade 1930an Palembang mengalami perubahan lanskap kota secara drastis yang bertujuan menciptakan ruang-ruang baru untuk pelipatgandaan modal. Di atas daratan baru ini berdiri bank-bank niaga yang mengucurkan kredit untuk perdagangan hasil bumi hingga ke marga-marga di kawasan Uluan Palembang. Pembangunan dan pengembangan kota-baru di atas timbunan lanskap kota-lama Palembang sejatinya demi memperlancar perputaran kapital kolonial. 

#SavePasarCinde

Kutukan penghancuran cagar budaya serta ancaman kehilangan jejak dan ingatan akan identitas sejarah-budaya karena keserakahan seolah hendak berulang lewat rencana penghancuran Pasar Cinde. Palembang sudah kehilangan Kuto Gawang. Palembang sudah kehilangan Kuto Batu. Masyarakat Palembang pun tak bisa mengakses Kuto Besak. Dan kini terancam kehilangan Pasar Cinde sebagai bangunan cagar budaya sekaligus cagar ekonomi milik masyarakat banyak. 

Masyarakat Palembang tidak dapat terus menerus kehilangan cagar-cagar budaya karena ketamakan kaum pemodal dan kepicikan penguasa lokal. Masyarakat berhak mempertahankan cagar-cagar budaya sebagai jejak-jejak ingatan dan identitas sejarah-budayanya. Masyarakat berhak menentukan arah pembangunan kota sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan kelestarian cagar-cagar budaya.

Masyarakat Palembang berhak melawan persekutuan kapitalis-birokrat yang hendak menghancurkan Pasar Cinde.