Bersejarah Tapi Tak Menyejarah

Oleh Ferdiansyah Rivai

Setidaknya sejarah menjadi penting bagi peradaban manusia karena ia memiliki fungsi cermin. Dengan memahami sejarah, manusia bisa mengetahui bagaimana asal-usul peradaban yang saat ini ia diami. Dengan memahami sejarah, manusia bisa melihat kesalahan apa yang pernah dilakukan nenek moyangnya dalam membangun peradabannya dulu. Dan dengan memahami sejarah, manusia bisa mencatat keberhasilan-keberhasilan apa yang pernah diraih para pendahulunya dalam membangun peradaban.

Layaknya cermin yang bisa membuat manusia sedih dan bangga, sejarah pun seperti itu. Kadang manusia sedih karena  melihat bagaimana nenek moyangnya harus menahan derita akibat ragam ketidakberdayaan. Namun kadang manusia juga bangga, karena tahu nenek moyangnya pernah berjaya membangun sebuah peradaban yang disegani orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Persis seperti bercermin. Ada kalanya manusia menangisi wajahnya yang barangkali sedang penuh noda, namun ada pula kalanya manusia bukan main bangganya dengan wajah tampan bersih dan berseri-seri. Intinya: sejarah dan cermin sama-sama berguna untuk evaluasi. Dan peradaban yang baik, adalah peradaban yang berani mengevalusi dirinya secara terus menerus.


Sudahkah Kita Mengarifi Sejarah?
Palembang sebagai kota yang penuh sejarah tentu tidak perlu lagi kita pertanyakan. Sudah belasan abad kota ini didiami dan menjadi saksi beragam corak peradaban manusia. Namun hari ini, ada satu pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh seluruh penghuni kota Palembang: Sudahkah kita mengarifi sejarah?

Pertanyaan ini menjadi penting karena dipicu berbagai hal yang terjadi baru-baru ini. Kita tahu, tidak jauh dari Sungai Musi dan Jembatan Ampera, berdiri sebuah pasar yang sudah ada sejak tahun 1957: yakni Pasar Cinde. Pasar ini unik, selain karena dinamika jual beli di dalamnya, juga karena model arsitektur bangunannya yang bernama Konstruksi Cendawan. Terinspirasi dari arsitek berkebangsaan Belanda -yang mendukung kemerdekaan Indonesia- bernama Herman Thomas Karsten, Pasar dengan model arsitektur seperti ini cuma ada empat di Indonesia, dan Pasar Cinde adalah karya terakhir berkarakter Karsten yang masih tersisa. 

Kalau kita pergi ke Pasar Cinde saat ini, kita hanya akan menemukan bangunan yang hampir hancur lebur, yang sudah ditinggal oleh orang-orang yang biasa beraktivitas di sana. Hal ini dipicu rencana Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang akan merevitalisasi Pasar Cinde. Pemerintah beserta Investor (yang katanya sudah setuju menanamkan uang berjumlah 225-350 Miliar) berniat meruntuhkan Pasar Cinde, dan kemudian menggantinya dengan bangunan baru (sebuah Plaza) berjumlah 12-15 lantai. Padahal, sejak tanggal 31 Maret 2017, Pasar Cinde telah resmi menjadi bangunan Cagar Budaya. Yang artinya, keberadaannya harus dilestarikan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pasar Cinde adalah satu dari sekian kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang terlihat tidak mengarifi sejarah. Kebijakan lainnya misalkan diizinkanya pendirian banyak sekali bangunan-bangunan tinggi, besar dan megah. 

Pada sebuah diskusi, saya pernah bertanya pada salah satu ahli Arkeologi Indonesia yang waktu itu bertugas di Palembang. Saya bilang: “Palembang dikatakan pernah menjadi salah satu pusat kerajaan Budha terbesar yakni Sriwijaya, tapi anehnya, mengapa bangunan kerajaan Buddha yang sangat megah (Candi Borobudur) justru ada di Jawa Tengah, bukan di Palembang?” Si Arkeolog menjawab bahwa kontur daerah Palembang yang banyak sungai dan rawa tidak cocok untuk membangun gedung yang besar-besar dan megah. 

Jawaban si Arkeolog ini tentu sekaligus menjawab pertanyaan mengapa banjir saat ini semakin rajin menghampiri Kota Palembang.  Semua orang di Palembang pasti tahu, bahwa nenek moyang kita dulunya membangun peradaban dari tepi sungai yang kemudian merayap ke area rawa-rawa. Hal ini bahkan masih bisa kita lihat sampai sekarang.  Hanya saja, dulu sekali nenek moyang kita mampu beradaptasi dengan resiko yang dibawa luapan air. Misalkan, arsitektur tempat tinggal mereka umumnya adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Lalu di setiap rumah mereka juga menyediakan perahu. 

Ketika hari ini arsitektur modern muncul, kita mengganti bahan tempat tinggal menjadi bahan beton dengan gaya yang kebarat-baratan. Dan karena barangkali memang ada sedikit kesulitan untuk membuat rumah panggung dari beton, akhirnya kita membangun fondasi beton tempat tinggal di tanah yang sebenarnya merupakan rawa-rawa.  Belum lagi alat transportasi kita yang berubah menjadi motor dan mobil. Ditambah pula, hari ini kita menyaksikan tumbuh pesatnya pembangunan hotel-hotel, mal, dan bangunan pencakar langit lainnya di kota Palembang. Ini tentu semakin menambah terjadinya disharmoni antara manusia dan alam. 

Kalau saja pemerintah mau belajar dari sejarah, tentu persoalan disharmoni ini tidak akan terjadi. Pemerintah bisa saja mencari bentuk tata kota lain yang sesuai dengan kontur tanah daerah Palembang. Toh di belahan bumi lain juga banyak peradaban yang mampu beradaptasi dengan luapan air. Namun pemerintah kita sepertinya tidak ingin untuk membaca petunjuk sejarah, dan lebih tertarik untuk membuat Palembang menjadi seperti Jakarta ataupun New York. 

Epilog
Pemerintahan hari ini sebenarnya tidak sama sekali abai dengan sejarah. Setidaknya pemerintah sangat “ngeh” dengan fungsi ekonomi sebuah sejarah. Lihat saja, hari ini kata “Sriwijaya” dieksploitasi habis-habisan untuk membangun citra yang baik sebuah pemerintahan, untuk kemudian merangkul beragam proyek yang nilainya milyaran bahkan triliyunan rupiah. Kata “Sriwijaya” dikomodifikasi sedemikian rupa di setiap ruang-ruang kerja pemerintah  yang ujungnya hanyalah pernyataan statistic angka-angka.



 Sementara, esensi sejarah sebagai alat evaluasi untuk membangun peradaban sama sekali diabaikan, bahkan bisa dikatakan dikangkangi, atau diludahi. Alhasil, hari ini kota Palembang ini menjadi kota yang sangat “bersejarah”, yang pemerintahannya sama sekali tidak “menyejarah”.