Bersejarah Tapi Tak Menyejarah

Oleh Ferdiansyah Rivai

Setidaknya sejarah menjadi penting bagi peradaban manusia karena ia memiliki fungsi cermin. Dengan memahami sejarah, manusia bisa mengetahui bagaimana asal-usul peradaban yang saat ini ia diami. Dengan memahami sejarah, manusia bisa melihat kesalahan apa yang pernah dilakukan nenek moyangnya dalam membangun peradabannya dulu. Dan dengan memahami sejarah, manusia bisa mencatat keberhasilan-keberhasilan apa yang pernah diraih para pendahulunya dalam membangun peradaban.

Layaknya cermin yang bisa membuat manusia sedih dan bangga, sejarah pun seperti itu. Kadang manusia sedih karena  melihat bagaimana nenek moyangnya harus menahan derita akibat ragam ketidakberdayaan. Namun kadang manusia juga bangga, karena tahu nenek moyangnya pernah berjaya membangun sebuah peradaban yang disegani orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Persis seperti bercermin. Ada kalanya manusia menangisi wajahnya yang barangkali sedang penuh noda, namun ada pula kalanya manusia bukan main bangganya dengan wajah tampan bersih dan berseri-seri. Intinya: sejarah dan cermin sama-sama berguna untuk evaluasi. Dan peradaban yang baik, adalah peradaban yang berani mengevalusi dirinya secara terus menerus.

Sudahkah Kita Mengarifi Sejarah?
Palembang sebagai kota yang penuh sejarah tentu tidak perlu lagi kita pertanyakan. Sudah belasan abad kota ini didiami dan menjadi saksi beragam corak peradaban manusia. Namun hari ini, ada satu pertanyaan mendesak yang harus dijawab oleh seluruh penghuni kota Palembang: Sudahkah kita mengarifi sejarah?

Pertanyaan ini menjadi penting karena dipicu berbagai hal yang terjadi baru-baru ini. Kita tahu, tidak jauh dari Sungai Musi dan Jembatan Ampera, berdiri sebuah pasar yang sudah ada sejak tahun 1957: yakni Pasar Cinde. Pasar ini unik, selain karena dinamika jual beli di dalamnya, juga karena model arsitektur bangunannya yang bernama Konstruksi Cendawan. Terinspirasi dari arsitek berkebangsaan Belanda -yang mendukung kemerdekaan Indonesia- bernama Herman Thomas Karsten, Pasar dengan model arsitektur seperti ini cuma ada empat di Indonesia, dan Pasar Cinde adalah karya terakhir berkarakter Karsten yang masih tersisa. 

Kalau kita pergi ke Pasar Cinde saat ini, kita hanya akan menemukan bangunan yang hampir hancur lebur, yang sudah ditinggal oleh orang-orang yang biasa beraktivitas di sana. Hal ini dipicu rencana Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang akan merevitalisasi Pasar Cinde. Pemerintah beserta Investor (yang katanya sudah setuju menanamkan uang berjumlah 225-350 Miliar) berniat meruntuhkan Pasar Cinde, dan kemudian menggantinya dengan bangunan baru (sebuah Plaza) berjumlah 12-15 lantai. Padahal, sejak tanggal 31 Maret 2017, Pasar Cinde telah resmi menjadi bangunan Cagar Budaya. Yang artinya, keberadaannya harus dilestarikan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

Sebenarnya apa yang terjadi dengan Pasar Cinde adalah satu dari sekian kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang terlihat tidak mengarifi sejarah. Kebijakan lainnya misalkan diizinkanya pendirian banyak sekali bangunan-bangunan tinggi, besar dan megah. 

Pada sebuah diskusi, saya pernah bertanya pada salah satu ahli Arkeologi Indonesia yang waktu itu bertugas di Palembang. Saya bilang: “Palembang dikatakan pernah menjadi salah satu pusat kerajaan Budha terbesar yakni Sriwijaya, tapi anehnya, mengapa bangunan kerajaan Buddha yang sangat megah (Candi Borobudur) justru ada di Jawa Tengah, bukan di Palembang?” Si Arkeolog menjawab bahwa kontur daerah Palembang yang banyak sungai dan rawa tidak cocok untuk membangun gedung yang besar-besar dan megah. 

Jawaban si Arkeolog ini tentu sekaligus menjawab pertanyaan mengapa banjir saat ini semakin rajin menghampiri Kota Palembang.  Semua orang di Palembang pasti tahu, bahwa nenek moyang kita dulunya membangun peradaban dari tepi sungai yang kemudian merayap ke area rawa-rawa. Hal ini bahkan masih bisa kita lihat sampai sekarang.  Hanya saja, dulu sekali nenek moyang kita mampu beradaptasi dengan resiko yang dibawa luapan air. Misalkan, arsitektur tempat tinggal mereka umumnya adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Lalu di setiap rumah mereka juga menyediakan perahu. 

Ketika hari ini arsitektur modern muncul, kita mengganti bahan tempat tinggal menjadi bahan beton dengan gaya yang kebarat-baratan. Dan karena barangkali memang ada sedikit kesulitan untuk membuat rumah panggung dari beton, akhirnya kita membangun fondasi beton tempat tinggal di tanah yang sebenarnya merupakan rawa-rawa.  Belum lagi alat transportasi kita yang berubah menjadi motor dan mobil. Ditambah pula, hari ini kita menyaksikan tumbuh pesatnya pembangunan hotel-hotel, mal, dan bangunan pencakar langit lainnya di kota Palembang. Ini tentu semakin menambah terjadinya disharmoni antara manusia dan alam. 

Kalau saja pemerintah mau belajar dari sejarah, tentu persoalan disharmoni ini tidak akan terjadi. Pemerintah bisa saja mencari bentuk tata kota lain yang sesuai dengan kontur tanah daerah Palembang. Toh di belahan bumi lain juga banyak peradaban yang mampu beradaptasi dengan luapan air. Namun pemerintah kita sepertinya tidak ingin untuk membaca petunjuk sejarah, dan lebih tertarik untuk membuat Palembang menjadi seperti Jakarta ataupun New York. 

Epilog
Pemerintahan hari ini sebenarnya tidak sama sekali abai dengan sejarah. Setidaknya pemerintah sangat “ngeh” dengan fungsi ekonomi sebuah sejarah. Lihat saja, hari ini kata “Sriwijaya” dieksploitasi habis-habisan untuk membangun citra yang baik sebuah pemerintahan, untuk kemudian merangkul beragam proyek yang nilainya milyaran bahkan triliyunan rupiah. Kata “Sriwijaya” dikomodifikasi sedemikian rupa di setiap ruang-ruang kerja pemerintah  yang ujungnya hanyalah pernyataan statistic angka-angka.



 Sementara, esensi sejarah sebagai alat evaluasi untuk membangun peradaban sama sekali diabaikan, bahkan bisa dikatakan dikangkangi, atau diludahi. Alhasil, hari ini kota Palembang ini menjadi kota yang sangat “bersejarah”, yang pemerintahannya sama sekali tidak “menyejarah”.

Cinde, Kapitalisme, dan Kutukan Penghancuran Cagar Budaya

Oleh : Ahmad Subhan

Menyoal Pasar Cinde tak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya.

Lihatlah sekeliling Cinde yang mulai dikepung pencakar langit. Lihatlah tiang-tiang beton raksasa penopang liukan jalur kereta di atas kepala. Lihatlah pertumbuhan mal-mal dan hotel-hotel yang menjulang. Itulah simbol-simbol kemajuan dalam kepala kepala daerah yang bermimpi  bahwa masa gemilang pembangunan Palembang adalah pada masa kekuasaannya.

Beriringan dengan derap perubahan tersebut, seperti kerupuk di atas air, kota ini kian mengembang; menciptakan pemukiman-pemukiman baru di atas tanah-tanah talang. Di kawasan-kawasan pinggiran itupun berdiri mal-mal baru seperti satelit-satelit yang mengitari titik gravitasi perputaran uang di pusat kota. Dan dari pinggiran itulah, maupun sebaliknya, mengalir berdesak-desakan mobil dan motor yang menyemprotkan racun ke udara. Saban pagi dan sore, apalagi sehabis hujan, pemandangan dari atas jalanan (tengah maupun pinggiran) kota ini nampak seperti aliran lamban tumpukan sampah sepanjang sungai.

Hanya Sebuah Dengus Resah

Oleh : Farid Amriansyah
Tanpa berpihak atau membela ataupun tak suka,  secara komunikasi politik, Ahok melakukan kesalahan yang sangat fatal. Apalagi dalam ranah yang medan tempur politiknya penuh tebaran ranjau paku ala tukang tambal ban. Namun, masalah tersebut bisa diproses secara hukum dengan semua tahapannya bila memang memenuhi semua aspek untuk menjadi sebuah kasus hukum. Terlepas dia minoritas atau bukan Ia pun sebagai warganegara memiliki hak untuk sebuah proses peradilan yang adil. Karena setahu saya Indonesia kabarnya negara Hukum bukan negara Norma. Walau, kadang hukum pun adalah sebuah ajang penuh permainan, bukan berarti kita juga punya hak untuk main hakim sendiri.   

Penuh Hari Kebosanan

Oleh : Adam Sandro
Menyoroti permasalahan pendidikan yang sedang terjadi di negeri ini. Ada pertanyaan yang mengambang di benak saya dan ini sebenarnya pertanyaan yang sangat klise : sudah layakkah pendidikan di negeri ini? Tentunya jawaban dari setiap pertanyaan merupakan suatu hal yang relatif bagi setiap orang. Menurut saya pribadi pendidikan di negeri ini sangatlah belum layak, ada banyak sekali faktor yang membuat pendidikan itu sendiri belum layak melalui kacamata saya ataupun mungkin orang lain, namun bukan faktor itu yang akan jadi pokok bahasan dalam tulisan saya ini.

Jika diibaratkan pendidikan di negeri ini seperti perjudian yang memakan waktu, menunggu waktu yang lama dan menaruhkan segalanya untuk sebuah kemenangan yang belum tentu di dapat kelak. Namun sebagian besar para gamblers ini terlanjur menyalam dengan basah kuyub bak tikus tercebur parit.

Kontradiksi Mao

Oleh : Teorem4
Pada bagian pendahuluan, Mao memaparkan bahwa hukum kontradiksi dalam hal-ihwal, yaitu hukum persatuan dari yang bertentangan, adalah hukum yang paling pokok dalam dialektika materialis. Lenin berkata, “dialektika adalah studi tentang kontradiksi di dalam hakikat dari hal-ihwal”, dan menyebut hukum ini ‘hakikat dialektika’ atau ‘inti dialektika’. Karenanya, menurut Mao, dalam mempelajari hukum ini kita harus membicarakan hal-hal yang meliputi cakupan yang luas dan persoalan-persoalan filsafat yang jumlahnya teramat banyak. Apabila persoalan-persoalan tersebut dapat dijernihkan maka kita akan sampai pada pemahaman yang pokok tentang dialektika materialis. Persoalan-persoalan tersebut akan dijabarkan dalam keseluruhan teks Kontradiksi.